Kabotan Jeneng

by dalimun

Katimun, tetangga saya di kampung, barangkali tak pernah menyangka jika nama yang sudah bertahun-tahun disandangnya bakal berubah, atau lebih tepatnya diganti. Yang saya dengar keluarganya berharap nama baru bisa menjauhkan dari kemalangan hidup yang beberapa kali menimpanya. Konon Katimun kabotan jeneng, tidak cocok, karena namanya ‘terlalu berat’.

Melalui ritual bancakan yang melibatkan para tetangga dengan aneka ubo rampe yang tentu saja termasuk jenang abang putih, jadilah keesokan harinya namanya berubah menjadi Teguh. Simpel dan lumayan maskulin bagi orang Jawa. Mungkin hanya kalah tipis dari Bambang atau Joko.

Yah peristiwa itu sudah lama sekali terjadi, tetapi praktik hampir serupa rasa-rasanya masih lazim sampai sekarang ini. Tengok saja para artis atau bahkan tokoh-tokoh dunia, banyak yang punya nama lebih dari satu.

Lalu, seberapa pentingnya nama sampai perlu dibahas segala? Tentu jangan menanyakannya kepada William Shakespeare karena jawabannya mungkin mengecewakan. Kalau mau lebih serius, bolehlah pertanyaan itu disampaikan kepada para petinggi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Boleh jadi mereka bakal serempak menjawab “penting!”

Kabarnya saat ini para petinggi BPJS Ketenagakerjaan sedang ‘disibukkan’ dengan ubo rampe untuk mengganti nama lembaganya. Tidak seperti Katimun yang memilih nama baru, BPJS Ketenagakerjaan justru ingin kembali memakai nama lamanya.

Dalam sebuah perbincangan belum lama ini, Naufal Mahfudz, Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, mengungkapkan niat lembaganya memakai nama BP Jamsostek, sama seperti cikal-bakal mereka dulu.

Menurutnya, perubahan nama hanya sebatas call name saja, tanpa harus mengganti undang-undang. Toh hanya akronim, kalaupun dipanjangkan sama saja, tetap BPJS Ketenagakerjaan. Pihaknya bakal minta restu ke DPR untuk menjalankan niat itu.

Perubahan call name itu diyakini akan berdampak positif pada kinerja badan, terutama untuk mengatrol jumlah kepesertaan. Apa pasal? “Banyak orang lebih kenal Jamsostek daripada BPJS Ketenagakerjaan,” kata Naufal.

Memang perlu dipahami bahwa akselerasi BPJS Ketenagakerjaan untuk menambah jumlah peserta masih terhambat sejumlah hal kendati sosialisasi terus dilakukan.

Mari kita bandingkan dengan saudara kandungnya BPJS Kesehatan yang sama-sama lahir dari UU No.24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan sampai 12 Agustus 2016 telah mencapai 168 juta, sedangkan di BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2016 baru ada sekitar 19,6 juta peserta.

Kendati demikian, kondisinya akan berubah 180 derajat jika melihat kinerja keuangan masing-masing. BPJS Kesehatan diperkirakan defisit Rp9 triliun tahun ini lantaran adanya mismatch antara penerimaan dan pengeluaran. Di lain pihak, BPJS Ketenagakerjaan pada semester I/2016 justru sanggup menginvestasikan dana Rp227 triliun, dengan hasil investasi mencapai Rp9,45 triliun.

Tentu saja tidak bisa dibandingkan apple to apple karena keduanya sudah berbeda sejak lahir. Namun, faktanya masih banyak tantangan yang dihadapi kedua badan tersebut. Misalnya saja jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan saat ini yang baru mencapai 16,25% dari total pekerja Indonesia yang tercatat 120,65 juta jiwa. Belum lagi perlindungan pekerja di sektor informal.

Beragam terobosan telah ditempuh, mulai dari menggandeng aparat hukum untuk menegakkan aturan, sampai menggandeng perusahaan melalui pemanfaatan dana CSR untuk membantu iuran pekerja bukan penerima upah. Yang terakhir, BPJS Ketenagakerjaan bakal bekerja sama dengan pelaku industri dana pensiun untuk menggaet peserta dari kalangan menengah atas.

Kreativitas semacam itu sudah sepatutnya diapresiasi. Namun, tentu saja pencapaian konkret tetaplah hal penting yang ditunggu. Jangan sampai aneka ongkos yang dikeluarkan justru tak optimal untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dan malah justru terus membengkak dan membebani badan maupun peserta.

Saya doakan semoga ke depan BPJS Ketenagakerjaan amanah dan barokah baik dengan nama lama maupun baru.

Tulisan ini terbit di Harian Bisnis Indonesia Edisi 1 September 2016

Advertisements