Syariah

by dalimun

Hampir tidak ada pembicara di ajang Global Islamic Finance Forum ke-5 yang pesimistis dengan masa depan keuangan syariah kendati ekonomi global sedang terimpit. Padahal dalam forum yang digelar di Malaysia bulan lalu itu baru saja dirilis laporan yang menunjukkan melorotnya penerbitan sukuk dunia.

Islamic Financial Services Industry Report 2016 menyebutkan volume penerbitan sukuk pada 2015 anjlok lebih dari 50% karena Bank Sentral Malaysia menghentikan penerbitan reguler sukuk jangka pendek. Namun, optimisme tetap tinggi lantaran perubahan regulasi seperti Basel III maupun ketentuan Islamic Financial Services Board (IFSB) seperti IFSB-15 tentang permodalan dan Guidance Note 6 tentang manajemen risiko, bakal memacu permintaan sukuk dengan rating tinggi.

Optimisme itu juga disokong dengan data yang menyebutkan pangsa pasar perbankan syariah di 31 yurisdiksi tumbuh lebih dari 50%. Jumlah negara di mana perbankan syariah berperan penting bahkan bertambah menjadi 11 negara. Sebanyak 84% pasar sukuk global terkonsentrasi di negara-negara ini.

Konon kapitalisasi pasar keuangan syariah kini telah mencapai US$21,5 juta yang tersebar di 70 yurisdiksi.

Dalam pidatonya, Deputi Menteri Keuangan Malaysia Datuk Johari Bin Abdul Ghani menyatakan keuangan syariah dapat menjadi sumber pendanaan proyek infrastruktur yang memadai. Upaya itu bahkan telah dirintis dengan adanya Islamic Ifrastructure Investment Platform (I3P) yang digagas para menteri keuangan negara-negara anggota APEC.

Intinya, forum tersebut sepakat bahwa keuangan syariah terus bergeliat meskipun perlu berinovasi agar dapat berkontribusi di berbagai sektor.

Di Indonesia pun saya rasa sama. Optimisme tetap tinggi kendati sejak lama pangsa pasar keuangan syariah seolah segitu-gitu saja. Boleh ditengok pangsa pasar perbankan syariah yang sejak lama sulit menembus 5%. Bahkan sampai muncul istilah ‘5% trap’ lantaran sulitnya beranjak dari level itu.

Industri keuangan nonbank (IKNB) syariah pun setali tiga uang, masih mengais ‘remah-remah’ di tengah masifnya skema konvensional.

Kinerja sejauh ini mungkin kurang memuaskan mengingat perbankan syariah kini tak muda-muda amat lantaran telah hadir sejak 1991 dengan lahirnya PT Bank Muamalat Indonesia yang merupakan hasil kerja Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia kala itu. Bahkan pada 1983 sempat muncul wacana pemerintah untuk menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan.

Aneka tantangan industri keuangan syariah khususnya perbankan dan pembiayaan memang masih mengadang. Mulai dari kapasitas permodalan yang tergolong kecil, produk yang belum familiar, terbatasnya SDM mumpuni, hingga kualitas pembiayaan yang mengkhawatirkan.

Beragam inisiatif telah ditempuh pemerintah maupun pelaku swasta untuk mengatasi berbagai kendala tersebut sekaligus mengembangkan keuangan syariah. Hadirnya Undang-undang No.21/2008 menjadi payung perbankan syariah. Begitu pula di IKNB yang telah dijejali aneka beleid yang memayungi industri.

Di tingkat implementasi, pelonggaran dan penyusunan aturan baru juga ditempuh regulator baik Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. Hedging syariah, spin off unit usaha syariah, penurunan loan to value, kelonggaran operasional di cabang, dana pensiun syariah, hingga wacana mewajibkan skema syariah untuk pembiayaan mikro bolehlah diapresiasi.

Terbentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah yang hadir sejak Januari 2016 dan langsung dikomandoi Presiden Joko Widodo juga membawa optimisme baru. Ia memanggul harapan yang besar untuk membesarkan ekonomi syariah.

Sudah semestinya kendala-kendala regulasi dibereskan terlebih dahulu. Yang belum ada dibuat, yang ada dan menghambat dihapus, tentu dengan mempertimbangkan kesinkronan dengan tujuan yang diharapkan.

Keuangan syariah bukan eksklusif untuk kelompok tertentu. Perlu pendekatan baru jika ingin terus berkembang. Menarik disimak pernyataan CEO Hong Leong Islamic Bank Raja Teh Maimunah Raja Abdul Aziz. Menurutnya, pemasaran produk syariah di negara yang belum familiar dengan institusi syariah harus ditempuh dengan cara berbeda, bahkan dengan konsekuensi meninggalkan terminologi berbahasa Arab untuk menjelaskan produk yang ada.

Kompleksitas keuangan syariah saat ini tentu juga sudah jauh berbeda dengan zaman Bani Abbasiyah dahulu di mana konsep perbankan syariah individu mulai dikenal. Namun, hal mendasar yang tetap harus dijunjung ialah keuangan syariah berkembang dengan semangat keberlanjutan, beretika, dan bertanggung jawab pada sosial dan lingkungan. Menurut hemat saya justru inilah esensi dari pengembangan keuangan syariah, bukan hanya semata soal jumlah.

Tulisan ini terbit di Harian Bisnis Indonesia Edisi 30 Juni 2016

Advertisements