Defisit

by dalimun

Nasib Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tergolong apes dari kacamata bisnis. Stabilitas keuangan sepanjang dua tahun berjalan sungguh tak menggembirakan lantaran defisit penyelenggaraan jaminan yang terus membengkak.

Pada 2014, defisit—atau pejabat BPJS lebih senang menyebutnya mismatch—neraca keuangan mencapai Rp3 triliun. Tahun berikutnya membengkak lagi menjadi Rp4 triliun. Tahun ini, defisit bahkan diperkirakan mencapai Rp9 triliun!

Bagi orang kebanyakan, duit triliunan itu tentulah jumlah yang sangat banyak. Uang sebanyak itu barangkali bisa dipakai untuk membeli obat sakit kepala orang se Indonesia kalau memang sedang pusing bareng-bareng.

Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dalam kerangka Jaminan Kesehatan Nasional, adanya defisit sebesar itu justru menunjukkan tingginya manfaat bagi masyarakat yang menggunakannya sekaligus menjadi bukti perhatian negara kepada rakyatnya.

Malah jika surplus tentu akan banyak yang mempertanyakan keoptimalan manfaat asuransi gotong royong ini.

Defisit harus segera diatasi karena hal itu bisa mengganggu pelaksanaan program di kemudian hari. Apalagi banyak masyarakat yang mendapat manfaat, meski tak sedikit yang mengeluhkan pelayanan.

Sejumlah upaya mengatasi persoalan defisit BPJS Kesehatan diwacanakan mulai dari menaikkan iuran, tambahan anggaran negara, hingga memangkas manfaat maupun pelayanan.

Opsi terakhir jelas kebangeten bin kebablasan jika nyata-nyata akan diterapkan. Itu sama saja artinya negara menarik diri dari warganya yang sudah melayang-layang tinggi dengan sejuta janji. Untungnya, manajemen BPJS Kesehatan sudah menyatakan bakal menghindari opsi itu lantaran bisa menimbulkan ongkos sosial yang kelewat mahal.

Dalam berbagai kesempatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan selama ini pemerintah sudah menyuntikkan dana. Namun, opsi kenaikan iuran perlu di pertimbangkan.

Rencananya iuran dari peserta penerima bantuan iuran akan naik dari Rp19.000 menjadi Rp23.000. Adapun peserta mandiri kelas III dan II masing-masing akan dinaikkan menjadi Rp30.000 dan Rp50.000 dari sebelumnya Rp25.500 dan Rp42.500. Iuran peserta kelas I juga tak luput dari rencana kenaikan, yakni dari Rp59.500
menjadi Rp80.000.

Sayang sungguh disayang, menurut Fachmi, kenaikan iuran itu ternyata tak serta merta menjamin defisit bakal lenyap. Masih dibutuhkan perhitungan dengan aktuaria yang sesuai.

Dia bahkan mengklaim siap dipecat jika defisit masih terjadi setelah syarat itu terpenuhi. Tentu saja pernyataan ini layak kita catat agar bisa ditagih suatu saat nanti.

Menurut hemat saya, pilihan menaikkan iuran di masa sekarang ini ongkos sosialnya hampir sama mahalnya dengan opsi mengurangi layanan. Jelas sulit mengharapkan semua orang ‘ikhlas’ ditambahi beban untuk layanan yang sebagian dari mereka masih mengeluhkan kualitasnya.

BPJS Kesehatan boleh mengklaim tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan telah mencapai 79%. Namun, harus diingat angka itu hanya berbasis survei yang bisa jadi berbeda dengan kondisi di lapangan.

Saya khawatir opsi menaikkan iuran akan selalu menjadi prioritas jika ke depan stabilitas badan masih saja terganggu. Ujung-ujungnya masyarakat yang kena getahnya sehingga dapat memicu resistensi.

Apalagi, di era ‘gotong royong’ ini semakin banyak saja iuran yang perlu dibayarkan pekerja. Mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga yang teranyar Tabungan Perumahan Rakyat yang tinggal menunggu waktu.

BPJS Kesehatan seharusnya fokus mengatasi kendala kolektibilitas yang selama ini diklaim masih bermasalah karena kondisi itu menunjukkan belum optimalnya penerimaan yang bisa jadi memangkas defisit dalam jumlah signifikan.

Tentu saja BPJS perlu menempuh cara-cara yang kreatif dan inovatif. Sebaliknya, masyarakat juga harus menyadari arti dari partisipasi mereka dalam program jaminan kesehatan nasional. Sudah sepantasnya kita mendukung upaya negara untuk menyediakan perlindungan kesehatan bagi warganya. Salah satu caranya yakni dengan tertib membayar iuran.

Tulisan ini terbit di Harian Bisnis Indonesia Edisi 7 Maret 2016

Advertisements