Modal

by dalimun

Hubungan antara bisnis dan modal itu ibarat orang dengan mantan pacar. Sejauh hati ingin berkelit, ujung-ujungnya ingat juga. Lain halnya kalau mantan pacar sudah menjadi istri atau suami, mungkin yang terjadi malah sebaliknya.

Berbisnis ‘modal dengkul’ memang sudah kerap didengungkan para motivator bisnis ulung. Namun, bagi kebanyakan orang hal itu lebih mudah diterima dari ranah psikis ketimbang praktik. Bukan berarti mustahil, tetapi dituntut usaha super keras dan mungkin sedikit keberuntungan.

Modal memang sering dikaitkan dengan uang. Walaupun keduanya bukan sinonim dan memiliki konsep berbeda. Apalagi bagi penganut sistem barter yang agaknya tidak banyak jumlahnya dewasa ini. Namun, keduanya bukan pula antonim. Tergantung konteks penggunaannya.

Modal masih perlu ‘diproduksi’ dengan komponen lain untuk dapat menghasilkan barang maupun jasa yang dapat dijual, sedangkan uang digunakan untuk membeli barang dan jasa.

Kendati demikian, sudah jamak terjadi ketika hendak berbisnis orang sering mengukurnya dengan kecukupan uang yang dimiliki, tanpa lebih dulu mengidentifikasi komponen modal yang sejatinya sudah dimiliki. Hal semacam itu tentu saja tak bisa serta merta disalahkan karena bisa jadi modal usaha itu memang harus ‘dibeli’ terlebih dahulu.

Dalam ingar bingar industri keuangan seperti saat ini, sumber-sumber uang rasanya sudah tak kurang-kurangnya. Tak melulu dari perbankan, ada pula lembaga keuangan non bank seperti perusahaan pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro dan lain sebagainya yang dapat disambangi untuk meminjam uang demi mengongkosi usaha.

Masalahnya, untuk mengakses sumber-sumber tersebut tak bisa dikatakan mudah. Aneka persyaratan yang harus dipenuhi, khususnya agunan, membuat pengusaha maupun calon pengusaha pusing kepala.

Memang sudah ada perusahaan penjaminan kredit yang hadir di level daerah yang diharapkan dapat membantu pelaku usaha di sektor mikro untuk mengakses permodalan. Namun, rasanya jumlahnya masih terlalu sedikit untuk melayani pelaku yang bejibun jumlahnya.

Apalagi mereka yang menekuni dunia industri kreatif dengan ‘kekayaan’ yang sifatnya intangible. Padahal sejatinya para calon pengusaha itu sudah rela dan siap digerogoti suku bunga pinjamannya yang konon tak manusiawi khususnya di segmen mikro.

Tengok saja data suku bunga dasar kredit di Bank Indonesia. Suku bunga yang ditawarkan sejumlah bank hampir menyentuh 20%, bahkan lebih. Timpang dengan suku bunga korporasi yang hanya di kisaran 11% sampai 12% saja. Para bankir berdalih ongkos jualan kredit mikro jauh lebih mahal ketimbang korporasi. Ujung-ujungnya perlu penyesuaian rente.

Kondisi semacam ini sejatinya tak luput dari perhatian pemerintah. Aneka model pembiayaan telah diterapkan oleh sejumlah rezim pemerintahan untuk menyokong usaha kecil.

Keputusan pemerintah di era Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang moncer di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono misalnya. KUR kini hadir dengan sejumlah fitur.

Selain penambahan plafon, pemerintah juga menyediakan subsidi sehingga bunga dapat ditekan di kisaran 12% untuk periode penyaluran 2015, dan diharapkan menjadi 9% untuk tahun ini.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diketahui total penyaluran KUR sejak 2007 hingga 2014 mencapai Rp178,85 triliun dengan non performing loan (NPL) 3%. Adapun menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, tahun lalu, mulai Agustus sampai Desember telah tersalurkan KUR sekitar Rp22 triliun atau sekitar 75% dari target. Tahun ini rencananya akan disalurkan Rp120 triliun dengan berbagai perluasan baik segmen maupun penyalur.

Keuntungan dari penyaluran KUR rupanya juga menarik bagi perbankan. Apalagi kalau bukan karena segmen yang luas serta adanya subsidi bunga dari pemerintah. Tak heran bank-bank seolah berebut untuk berpartisipasi.

Dalam penyaluran KUR tahun lalu, subsidi bunga yang dibayarkan kepada bank pelaksana ditetapkan untuk kredit mikro sebesar 7% per tahun, kredit ritel 3% per tahun, dan kredit tenaga kerja Indonesia sebesar 12% per tahun.
Perhitungan pembayaran subsidi bunga dilakukan berdasarkan besaran subsidi bunga dikalikan outstanding KUR dari waktu ke waktu dan dibayarkan setiap bulan kepada bank penyalur.

Kendati demikian tentu saja harus diingat pula penyaluran KUR yang agresif harus diimbangi pengawasan yang agresif pula. Jangan sampai agresivitas itu justru memicu masalah yang lebih besar lantaran banyak penyimpangan dan berujung pada tidak tercapainya tujuan.

Selain itu, perlu dipikirkan pula alternatif lain karena KUR bukanlah ultimate solution untuk mengatasi berbagai kendala ekonomi masyarakat. Seharusnya pemerintah masih punya banyak stok ide untuk mengatasi hal tersebut. Jangan sampai ide-ide brilian yang ada justru mentok karena energi terserap ke hal-hal yang tidak perlu. Janji boleh manis, tapi bukti harus lebih manis.

Tulisan ini terbit di Harian Bisnis Indonesia Edisi 12 Januari 2016

Advertisements