Cari Jodoh

by dalimun

Mencari jodoh itu katanya sulit setengah mati, tetapi ternyata tak kalah sulit juga mencari menteri. Ia tak hanya urusan takdir Tuhan, melainkan juga urusan presiden dan sebagian umat manusia entah pribadi atau mewakili golongan.

Tak heran, urusan mencari menteri atau ganti menggantinya kerap memicu pergunjingan. Apalagi jika dilakukan di tengah jalan. Dalam pergunjingan hampir pasti ada hawa kejelekan yang berhembus. Entah siapa menjelekkan siapa, tetapi kemungkinan besar hembusannya akan semakin tak tentu arah kalau dasarnya subjektif saja.

Isu pergantian menteri yang terjadi di Indonesia pun agaknya demikian. Saya sebut isu karena nyatanya sejauh ini Presiden sendiri selaku pihak yang punya hajat belum pernah ‘mengiyakan’ bakal ada perombakan kabinet.

Dalam berbagai kesempatan Presiden Joko Widodo menepis bakal mengganti menterinya dalam waktu dekat ini. Presiden justru menyatakan ada hal yang lebih penting ketimbang ganti mengganti menteri. Salah satunya memperbaiki ekonomi nasional.

Hal yang sama juga dikemukakan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam sebuah kesempatan wawancara dengan Bisnis, Wapres menegaskan jika memacu dan menjaga pertumbuhan ekonomi merupakan agenda yang lebih penting. Apalagi faktor eksternal yang katanya sudah sedemikian mendominasi.

Menurutnya, perombakan kabinet bukanlah solusi utama dalam mengatasi perlambatan ekonomi. Dia pun berharap kabinet tidak dikambinghitamkan.

“Biar kabinet isinya profesor, kalau faktor luar, mau apa? Siapa pun orang terhebat di dunia kita sewa jadi Kepala Bappenas, Menteri Perdagangan yang terhebat, tidak bisa apa-apa kalau China tidak bisa beli komoditas, bursa London jatuh,” ujar Wapres. (Bisnis.com, 13/7)

Namun demikian, tetap ada solusi lain. Menurut Wapres, perombakan kabinet bukannya tidak perlu.

Kinerja ekonomi barangkali menjadi indikator paling mudah dan umum untuk mengukur kinerja pemerintahan. Tak heran faktor inilah yang belakangan menjadi bumbu desakan perombakan kabinet yang disuarakan sebagian kalangan.

Pemerintah memang telah menyusun skala prioritas dalam mengelola negeri ini. Kalau pun ekonomi termasuk di dalam prioritas pemerintah saat ini tentu sah-sah saja. Tinggal bagaimana mencari sumber daya terbaik untuk mencapai prioritas itu. Masyarakat pun tentu berhak menagih.

Menyusun prioritas itu katanya mudah, kalau cuma perlu memilih mana yang penting dan mana yang tidak penting. Namun, akan jauh lebih rumit jika harus memilih mana yang penting dan mana yang lebih penting.

Tentu saja Presiden sudah punya penilaian atas kinerja para menterinya, yang tentu tidak wajib dia sampaikan ke publik. Sebaliknya, masyarakat pun tentu juga sudah punya penilaian yang kadang harus disadari sebagai indikator sosial yang dampaknya bisa maha luas.

Teringat saya pada tulisan Bertram M. Gross berjudul Planning: Let’s Not Leave It to The Economists. Sarjana sosial asal Amerika ini tak sepakat jika kebijakan negaranya kala itu hanya diserahkan kepada ekonom saja. Menurutnya banyak indikator sosial yang juga mendesak untuk diperhatikan.

Hal semacam ini tentu tak boleh luput dari perhatian pemerintah. Upaya menciptakan kestabilan ekonomi yang dilakukan juga perlu menilik sektor-sektor lain yang jika dirunut akan saling kait mengait. Jangan sampai hal-hal di luar skala prioritas itu berbalik menjadi bumerang yang menghambat apa yang justru menjadi prioritas.

Menteri pembantu presiden tentu bukan seperti menteri dalam permainan catur yang hanya bisa berjalan serong. Mereka justru harus berjalan fleksibel asal tetap berada di garis komando atasannya.

Bahkan mereka harus berlomba-lomba menujukkan prestasi demi rasa pengabdian dan tanggung jawab pada negara. Soal ketulusan atau keikhlasan biarlah jadi urusan masing-masing karena sungguh sulit mengukurnya. Apalagi soal cari muka pada atasan, asal pekerjaan bagus, saya kira tak mengapa.

Kuasa menteri mungkin terbatas. Namun, patut diingat, keluwesan gerak menteri jugalah yang seringkali sanggup mengakhiri permainan dengan manis, entah cuma ‘skak ster’ atau malah ‘skak mat’. Namun, tentu saja butuh elo rating tinggi untuk mencapai semua itu.

Tulisan ini terbit di Harian Bisnis Indonesia Edisi 24 Juli 2015

Advertisements