Jurnalis, Aaron dan Pembocor Rahasia

by dalimun

22 Mei 2012, Aaron Swartz berbicara di depan peserta forum F2C:Freedom to Connect yang digelar di Washington DC Amerika Serikat. Dia tampil ke podium untuk menyampaikan pandangannya mengenai rancangan undang-undang Stop Online Piracy Act (SOPA).

Aaron dikenal sebagai aktivis Internet yang cukup vokal. Dia memulai pidatonya dengan sebuah cerita singkat tentang percakapannya dengan seorang rekannya, Peter, pada September 2010. Dalam percakapan tersebut Peter memberitahu Aaron tentang draf undang-undang Combating Online Infringement and Counterfeits Act (COICA) yang akan dibahas di AS.

“Saya pikir tak ada isu besar tentang copyright (hak cipta). Bagi saya kesehatan dan reformasi finansial adalah hal yang lebih besar [untuk diperjuangkan]. Tapi kemudian Peter menggerutu dan berkata ini bukan tentang copyright ini adalah draf tentang freedom to connect (kebebasan untuk terhubung),” kata Aaron.

Penjelasan itu tiba-tiba menyadarkan Aaron bahwa draf yang baru saja diberitahukan oleh rekannya itu bisa menjadi ancaman kebebasan di Internet. “Sensor online, firewall, betapa radikalnya [draf undang-undang] ini,” ujarnya.

Pidato tersebut sampai saat ini masih dapat dilihat melalui situs berbagi video YouTube. Januari 2013, Aaron diketahui bunuh diri. Umurnya baru 26 tahun. Saat itu dia tengah terbelit kasus hukum terkait dengan tindakannya membagi-bagikan gratis jurnal akademis dari JSTOR melalui Internet. Namun dukungan untuk Aaron mengalir deras. Sejumlah orang menganggapnya sebagai pahlawan kebebasan di Internet.

September 2013 lalu Aaron bahkan mendapat penghargaan Pioneer Award 2013 dari Electronic Frontier Foundation atas sumbangsihnya pada pengembangan RSS, Creative Common, Open Library dan sejumlah karya lain.

Tak hanya memperjuangkan freedom to connect, Aaron juga berkontribusi pada pengembangan sistem keamanan transfer data Dead Drop. Platform tersebut menjadi rujukan bagi sejumlah jurnalis untuk berkomunikasi secara aman dengan narasumber mereka di era digital seperti saat ini. Pertengahan Oktober ini proyek pengembangan platform tersebut diambil alih oleh Freedom of The Press Foundation dengan meluncurkan platform dengan nama baru SecureDrop.

SecureDrop adalah apliaksi berbasis bahasa pemrograman Python. Aplikasi itu dapat menerima pesan dan dokumen dari website kemudian menyimpannnya di tempat yang aman melalui sistem enkripsi. Baik jurnalis maupun whistleblower (rembocor rahasia) masing-masing mendapat kode unik yang dapt digunakan menghubungkan keduanya tanpa harus mengungkap identitas masing-masing.

Hubungan jurnalis dan narasumber melalui dunia maya belakangan menjadi sorotan publik pasca merebaknya pemberitaan mengenai pengawasan (surveillance) yang dilakukan sejumlah pemerintah negara besar. Sejumlah kalangan menilai pengawasan itu ikut membatasi gerak jurnalis untuk berhubungan dengan narasumber berkategori whistleblower.

“Kebebasan pers yang sebenarnya bersendikan pada kemampuan jurnalis untuk menjalin kepercayaan dengan narasumber mereka,” ujar Direktur Eksekutif Freedom of the Press Foundation Trevor Timm dalam siaran persnya belum lama ini.

Perlindungan pada jurnalis ini juga menjadi salah satu pembahasan di ajang Internet Governance Forum (IGF) di Bali. Sejumlah workshop yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kamis (24/10/2013), mendiskusikan persoalan ini.

Direktur Center for Studies on Freedom of Expression and Access to Information (CELE) Palermo University School of Law Argentina Eduardo Bertoni mengatakan jurnalis dan blogger harus mendapat perlindungan. Dia menilai hampir mustahil mengantisipasi pembacaan konten di Internet dan perbedaan yurisdiksi akan selalu sama dengan aturan yang berlaku.

Dalam workshop lainnya peneliti ICT Watch Donny BU menyebutkan bagi sejumlah media yang menginvestigasi hal-hal strategis dan krusial sudah selayaknya menggunakan pengamanan yang lebih baik. Dia mengatakan melindungi narasumber sudah jelas diatur dalam sejumlah aturan dan panduan terkait pers.

Menurutnya keberadaan sosok anonim di dunia maya yang kerap menyebarkan informasi-informasi baru dan strategis tidak perlu diberangus meski belum teruji kebenarannya. “Sebenarnya di Indonesia belum terlalu jauh sampai pada kebutuhan tools pengamanan antara jurnalis dan narasumber. Yang dibutuhkan di sini adalah literasi pembaca yang lebih baik untuk menyaring informasi,” katanya.

Pernyataan tegas sebelumnya disampaikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Mereka menilai setiap orang memiliki kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi. Menurut mereka melalui Internet banyak informasi berguna tersebar luas. Namun pada saat yang sama, banyak juga “informasi sampah” seperti menghina kelompok lain, ekspresi kebencian (hate speech), bahkan kabar pemicu konflik yang beredar.

“Adalah hal penting menyeimbangkan antara hak berekspresi, berpendapat dan memperoleh informasi, dengan larangan melakukan kebencian dan propaganda perang,” ujar Ketua Umum AJI Indonesia Eko Maryadi dalam siaran persnya, Rabu (24/10/2013).

Advertisements