Bukan Etika tapi Edward

by dalimun

Ajang Internet Governance Forum (IGF) 2013 di Bali “memanas” di hari ke-2 penyelenggaraan, Rabu (23/10/2013). Pemicunya tak lain adalah isu-isu surveillance (pengawasan) yang belakangan semakin santer akibat gelontoran berita-berita terkait National Security Agency (NSA) dan Edward J Snowden oleh berbagai media.

Sejumlah workshop yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) tidak sedikit yang dibumbui dengan diskusi-diskusi yang tak jauh-jauh dari tema tersebut. Lembaga riset Citizen Lab bahkan menyediakan sesi khusus bagi media terkait dengan temuan mereka mengenai praktik pengontrolan informasi.

Saat acara pembukaan sehari sebelumnya Direktur Citizen Lab Ronald J. Deibert langsung menyentil isu surveillance yang tengah mengemuka. “Saya akan memulai presentasi dengan huruf ‘e’. Bukan ‘etika’ tapi ‘edward’,” ujarnya saat memberikan sambutan di hadapan sejumlah pejabat dari sejumlah negara.

Etika adalah salah satu pokok bahasan utama dalam IGF kali ini. Usulan itu disampaikan oleh Indonesia sebagai tuan rumah. Adapun kata ‘edward’ yang disebut Deibert jelas merujuk pada nama sang pembocor dokumen rahasia sejumlah lembaga AS dan Inggris Edward J Snowden.

Jika masih ingat, Citizen Lab adalah lembaga yang sempat menghebohkan pengguna Internet di Tanah Air dengan publikasi mereka yang berjudul You Only Click Twice: FinFisher’s Global Proliferation. Laporan itu diterbitkan pada 13 Maret lalu. Isinya bikin merinding sejumlah pengguna Internet yang aware dengan privasi. Software mata-mata FinFisher terdeteksi di 25 negara. Di Indonesia software itu diketahui ngendon di server Telkom, Matrixnet Global dan Biznet.

Software tersebut adalah bagian dari produk solusi pemantauan jarak jauh buatan Gamma International. Meski dibantah oleh pihak-pihak bersangkutan, laporan Citizen Lab itu masih menyisakan tanda tanya sampai saat ini.

“Kami sedang siapkan dokumen lagi. Kami harus verifikasi lagi [apakah software itu masih ada di Indonesia]. Kalaupun tidak aktif lagi tapi pertanyaan kami tetap sama saat menemukannya, untuk apa software itu ada di sana,” ujar Research Manager Citizen Lab Masashi Crete-Nishihata saat berbincang-bincang dengan sejumlah jurnalis.

Meski menilai urusan FinFisher masih belum beres, namun Masashi menilai prestasi Indonesia sebagai penyelenggara IGF kali ini cukup baik jika dikaitkan dengan filtering alias penapisan konten Internet. Berdasar pengecekan yang mereka lakukan sejak hari pertama penyelenggaraan IGF, tidak ditemukan adanya pengontrolan informasi.

Dari sejumlah titik akses Internet yang disedakan di lokasi penyelenggaraan diketahui layanan milik komite penyelengara sama sekali tidak membatasi akses pengguna. Adapun layanan lainnya yang disediakan operator telekomunikasi seperti Indosat dan Telkom menganut ketentuan seperti biasanya, yakni membatasi akses ke sejumlah situs berkategori terlarang.

Masashi menyebutkan dibandingkan penyelenggaraan IGF sebelumnya, ajang kali ini relatif lancar. Pada pelaksanaan IGF di Tunis 8 tahun silam dia mengaku pemerintah setempat sempat menganggu presentasi Citizen Lab yang akan membahas Internet filtering. Gangguan juga mereka alami pada IGF 2009 di Mesir di mana justru staf PBB yang mencoba menghalangi peluncuran buku berjudul OpenNet Initiative karena dianggap memuat informasi mengenai Tibet dan sistem sensor di China.

“Tapi di Indonesia kali ini semua terbuka, kami bahkan bisa menggelar jumpa pers. Kami juga tidak menemukan bukti penyadapan,” katanya.

Dia menyebutkan sejak 2003 Citizen Lab telah melakukan penelitian tentang filtering di 74 negara. Mereka menemukan sebanyak 42 negara melakukan filtering di mana Indonesia termasuk di dalamnya. Tak hanya negara penganut otoritarian filtering juga banyak dilakukan negara pengusung demokrasi.

Masashi menyebutkan penekanan yang dilakukan Citizen Lab bukanlah soal ada atau tidaknya software surveillance, melainkan akuntabilitasnya. Menurutnya pengawasan oleh pemerintah yang dilakukan tanpa akuntabilitas dapat berakibat adanya penggunaan kewenangan secara semena-mena.

Dia mengatakan industri pengawasan Internet dan media komunikasi lainnya belakangan tumbuh pesat. Hal itu terindikasi dari semakin banyaknya perusahaan yang menyediakan layanan semacam itu.

Dalam keterangan tertulis yang didistribusikan kepada media Citizen Lab bahkan menyebutkan Kementerian Pertahanan Indonesia telah menandatangani kontrak senilai US$6,7 miliar dengan Gamma TSE untuk mengimpor alat-alat penyadapan namun tidak mempublikasikannya kepada masyarakat.

Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro sebelumnya memang sempat mengemukakan pemerintah akan membangun pertahanan cyber. Langkah itu diambil untuk memerangi serangan cyber dan mempertahankan kedaulatan negara. Pihaknya akan berkolaborasi dengan sejumlah pihak lain. Kementerian Pertahanan bahkan sempat mewacanakan memiliki satelit sendiri.

“Komunitas di Indonesia cukup kuat, mereka harus mempertanyakan jika ada praktik pengawasan yang tidak akuntabel,” kata Masashi.

Tulisan ini dimuat di Harian Bisnis Indonesia.

Advertisements